Memupuk Asa di Teras Negara

 Gharin Putra Yanotama

Memupuk Asa di Teras Negara 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang bentuk geografisnya berupa archipelago sebanyak 17.000 pulau bahkan lebih yang terpisahkan oleh lautan. Dengan wilayah kedaulatan yang sangat luas ini maka diperlukan sebuah penjagaan yang ekstra demi memelihara kedaulatannya. Mungkin daerah yang berada di area dalam republik ini dapat dikatakan aman dari disintegrasi, namun lain halnya dengan wilayah yang berada di garis terluar dari NKRI. Wilayah yang disebut sebagai “Teras negara” ini justru terbengkalai jauh dari sentuhan pembangunan bahkan bisa saja terancam kedaulatannya oleh gangguan negara tetangga.

Seperti yang kita semua ketahui, Negara Indonesia hidup bertetangga dengan negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Papua Nugini, dll. Tak jarang terjadi selisih paham yang berkaitan dengan patok perbatasan dan itu membuat hubungan diplomatik antaranegara yang berselisih tersebut menjadi panas. Malaysia, sebuah negara yang disebut-sebut sebagai negara serumpun ini sering menyulut emosi masyarakat Indonesia. Wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Indonesia selalu menjadi pokok masalah kedua negara. Pulau Sipadan dan Ligitan yang dahulu milik Indonesia, kini sudah ada ditangan Malaysia. Peristiwa itu sangat mengancam integritas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bisa saja merambat menjadi sebuah ketegangan bahkan berakhir dengan perang.

Pada kenyataannya, wilayah terluar dari Republik Indonesia ini keadaannya memang masih sangat memprihatinkan. Banyak yang belum merasakan kemerdekaan secara penuh karena hidup masyarakat perbatasan tersebut masih sangat sulit. Sarana infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan juga sangat jauh dari kata layak. Jalan yang merupakan urat nadi perekonomian keadaanya buruk belum diaspal. Kondisi yang seperti inilah yang membuat geliat perekonomian daerah terluar Indonesia menjadi stagnan. Pokok permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah Republik Indonesia adalah problematika masyarakat di wilayah perbatasan yang masih didominasi oleh minimnya infrastruktur dan rendahnya tingkat ekonomi warga. Selain itu, masyarakat perbatasan juga menghadapi rendahnya suplai barang kebutuhan pokok buatan dalam negeri yang relatif lebih mahal dari barang buatan negara tetangga. Oleh karena itu masyarakat perbatasan di sana justru lebih banyak memilih untuk mengkonsumsi produk dari negara tetangga yang masuk ke wilayah Indonesia dengan cara yang tentu saja ilegal. Contohnya di sebagian wilayah perbatasan di Kalimantan, masyarakat Indonesia mau tak mau harus membeli barang-barang Malaysia. Keadaan yang memprihatinkan adalah masyarakat perbatasan menggunakan gabungan rupiah-ringgit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perekonomian.

Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta transportasi yang terbatas juga menghambat arus informasi dan pembangunan yang akan masuk. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat perbatasan masih sangat rendah, pun dengan kualitas kesehatan. Masyarakat daerah terluar masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan mungkin karena sangat jarang diadakan penyuluhan tentang kesehatan oleh pemerintah daerah. Sarana kesehatan mulai dari dokter, puskesmas, maupun obat-obatan sangat jarang ditemui. Hal mendasar yang menjadi prioritas tugas pemerintah adalah memastikan dan menjamin kehidupan penduduk yang hidupnya tergantung pada kawasan perbatasan tersebut. Minim sekali infrastruktur dasar yang disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia terutama dalam kebutuhan kesehatan, pendidikan, komunikasi, ekonomi dan perhubungan.

“Kita harus berbuat pada masyarkat. Hidup adalah perbuatan” (Ilham Syifa`, M.Si., 2012:15)¹. Masih sangat banyak masalah publik yang belum dapat dipecahkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Diperlukan sebuah program perintis yang menangani tentang masalah kesejahteraan masyarakat perbatasan yang nantinya diikuti oleh program-program lain sebagai pelengkapnya. Masyarakat perbatasan sangat butuh akses informasi dan perhubungan dalam proses pengembangan daerahnya. Jangan sampai negara tetangga “mengambil hati” masyarakat perbatasan dengan cara memberikan akses yang mudah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Daerah perbatasan adalah pintu gerbang suatu negara yang sekaligus akan menjadi cerminan suatu negara. Faktanya, selama ini hanya beberapa daerah perbatasan yang diperhatikan kesejahteraannya kerena sumber daya alamnya yang menyokong ekonomi negara ini.

_______________

¹Ilham Syifa`, M.Si., “Mengabdi di Pulau Terpencil”. Kabar UGM, (Agustus, 2012), hal. 12-15. 

Pemerintah perlu melakukan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan yang melibatkan masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan begitu masyarakat di sana merasa diperhatikan oleh pemerintah, dan itu mencegah timbulnya gerakan separatis yang berniat untuk memisahkan diri dari NKRI. Jangan sampai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diinjak negara lain lagi. Negara ini adalah negara yang mempunyai potensi yang besar, dan kita harus memberdayakan pos-pos vital tersebut. Pemerataan kesejahteraan demi mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia harus terus dilakukan. Sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati peringkat kedua di dunia setelah China, namun prestasi itu belum dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus aktif merangkul seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan pondasi integrasi di Indonesia ini. Era orde baru yang telah runtuh bisa jadi patokan betapa dahulu Indonesia disegani oleh negara lain. Lebih jauh lagi, pengelolaan di wilayah perbatasan jangan hanya fokus pada daerah perbatasan yang memiliki kekayaan alam, namun juga harus mencakup wilayah perbatasan seperti pulau-pulau di garis terdepan yang juga menjadi perbatasan langsung dengan negara-negara lain. 

Daftar referensi:

Anonim. “Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan”. Suara Merdeka, 17 September 2012, hal 6.

Syifa`, Ilham. “Mengabdi di Pulau Terpencil”. Kabar UGM, Agustus 2012, hal 12-15.

#bridgingcourse5